BAB 3. SEJARAH DAN KONTEKS EKONOMI

Pengantar Bab

Memahami ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap akar sejarah dan konteks peradaban tempat sistem itu tumbuh. Ekonomi bukan sekadar teknik alokasi sumber daya yang bebas nilai, melainkan hasil pergumulan panjang antara nilai-nilai keagamaan, tradisi lokal, struktur sosial, dan dinamika politik suatu bangsa. Di Nusantara, pergumulan ini melahirkan corak ekonomi yang khas: ekonomi yang berakar pada semangat kekeluargaan, gotong royong, dan nilai-nilai tauhid yang diserap dari ajaran Islam, namun tetap berpijak pada kearifan adat setempat.

Bab ini akan menelusuri lima tema besar yang menjadi fondasi historis dari apa yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kerakyatan Indonesia: (A) pertemuan antara tradisi adat dan Islam sebagai akar peradaban ekonomi Nusantara; (B) paham kekeluargaan atau gotong royong dan kaitannya dengan konsep ta'awun dalam Islam; (C) kesadaran kebangsaan pada periode 1908–1945 serta warisan ekonomi Islam di dalamnya; (D) kebangkitan nasional sebagai refleksi nilai tauhid dan kebersamaan; dan (E) peran organisasi-organisasi Islam—Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—dalam membentuk ekonomi kerakyatan. Dengan menelusuri kelima tema ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia bukanlah konsep yang diimpor begitu saja dari luar, melainkan buah dari proses sejarah panjang yang otentik dan berakar kuat pada jati diri bangsa.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

1. Ekonomi Nusantara Sebelum Datangnya Islam

Sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, masyarakat di kepulauan ini telah mengembangkan sistem ekonomi yang cukup kompleks. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13) dan kemudian Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16) membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Tiongkok, Arab, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Selat Malaka menjadi salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia, tempat bertemunya komoditas rempah-rempah, tekstil, keramik, dan hasil bumi lainnya.

Pada level masyarakat desa, sistem ekonomi tradisional Nusantara umumnya bertumpu pada tiga pilar: pertanian subsisten (terutama padi), sistem barter dan tukar-menukar hasil bumi, serta pengelolaan sumber daya bersama melalui lembaga adat. Tanah, air, dan hutan pada umumnya dipandang sebagai milik komunal (ulayat) yang pengelolaannya diatur oleh hukum adat, bukan semata-mata milik pribadi yang bebas diperjualbelikan. Prinsip ini kelak menjadi salah satu benih penting bagi gagasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi berbasis kebersamaan yang berkembang di kemudian hari.

Selain itu, relasi ekonomi dalam masyarakat adat Nusantara banyak diwarnai oleh sistem resiprositas atau timbal balik: seseorang yang menerima bantuan dari tetangga atau kerabat berkewajiban secara sosial untuk membalasnya pada kesempatan lain, baik dalam bentuk tenaga, hasil panen, maupun dukungan pada acara-acara penting seperti pernikahan, kematian, atau pembangunan rumah. Sistem inilah yang di banyak daerah dikenal dengan istilah gotong royong, sambatan, gugur gunung, mapalus, subak, dan berbagai istilah lokal lainnya.

2. Masuknya Islam dan Proses Akulturasi

Islam diperkirakan mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan, meskipun penyebarannya secara masif dan melembaga baru terjadi sejak abad ke-13 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga ke-16, seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, Gowa-Tallo, dan Ternate-Tidore. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa penyebaran Islam di Nusantara sangat erat kaitannya dengan jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa serta nilai-nilai dan etika bisnis Islam.

Proses masuknya Islam ke Nusantara umumnya berlangsung secara damai dan akomodatif terhadap budaya lokal, sebuah pola yang berbeda dengan penyebaran Islam di sejumlah kawasan lain yang diwarnai penaklukan militer. Para ulama dan pedagang Muslim, termasuk tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Wali Songo di Jawa, menggunakan pendekatan akulturatif: nilai-nilai Islam disampaikan melalui media budaya yang sudah akrab dengan masyarakat, seperti wayang, tembang, dan upacara adat, tanpa serta-merta menghapus struktur sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Dalam konteks ekonomi, akulturasi ini melahirkan sintesis yang khas. Etika dagang Islam—yang menekankan kejujuran, larangan riba, larangan gharar (ketidakjelasan transaksi), serta pentingnya akad yang saling ridha (suka sama suka)—berpadu dengan sistem sosial-ekonomi adat yang menekankan kebersamaan dan kepemilikan komunal atas sumber daya tertentu. Pasar-pasar tradisional yang tumbuh di sekitar masjid dan pesantren menjadi ruang pertemuan antara etika bisnis Islam dan praktik ekonomi masyarakat setempat.

3. Pesantren sebagai Pusat Peradaban dan Ekonomi

Salah satu wujud konkret pertemuan tradisi adat dan Islam dalam bidang ekonomi adalah lembaga pesantren. Pesantren, sejak awal kemunculannya, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Banyak pesantren mengelola lahan pertanian, peternakan, hingga usaha perdagangan sebagai bagian dari upaya kemandirian (self-sufficiency) lembaga, sekaligus sebagai sarana pendidikan kewirausahaan bagi para santri.

Pola kepemilikan tanah wakaf, yang menjadi basis material banyak pesantren, mencerminkan pertemuan antara konsep kepemilikan komunal ala adat dan konsep wakaf dalam fikih Islam. Tanah wakaf dikelola untuk kepentingan bersama, hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dan sosial, sebuah model yang menjadi cikal bakal berbagai lembaga filantropi Islam modern seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang kini menjadi pilar penting ekonomi umat.

4. Nilai-Nilai yang Diwariskan

Pertemuan tradisi adat dan Islam ini mewariskan setidaknya empat nilai penting yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia:

Kepemilikan yang berdimensi sosial — harta tidak semata dipandang sebagai hak milik individu absolut, tetapi mengandung fungsi sosial (sebagaimana konsep ulayat dalam adat dan konsep amanah dalam Islam).
Etika transaksi yang menjunjung kejujuran dan keadilan — larangan riba, gharar, dan penipuan dalam Islam berpadu dengan norma adat tentang kepatutan dan rasa malu sosial jika berlaku curang.
Orientasi kesejahteraan bersama — ekonomi tidak semata dilihat sebagai sarana akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai maslahat (kemaslahatan) bersama.
Kelembagaan berbasis komunitas — baik lembaga adat (subak, desa adat) maupun lembaga Islam (pesantren, wakaf, masjid) sama-sama menjadi basis pengorganisasian ekonomi masyarakat, bukan negara atau pasar bebas semata.

Keempat nilai inilah yang kelak menjadi benang merah yang menghubungkan akar peradaban Nusantara dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang dirumuskan para pendiri bangsa pada abad ke-20.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

1. Gotong Royong sebagai Etos Sosial-Ekonomi Nusantara

Gotong royong adalah salah satu konsep kunci dalam memahami karakter ekonomi masyarakat Indonesia. Secara harfiah, "gotong" berarti memikul dan "royong" berarti bersama-sama, sehingga gotong royong secara sederhana dapat dimaknai sebagai kegiatan memikul beban secara bersama-sama. Dalam praktiknya, gotong royong mewujud dalam berbagai bentuk kegiatan kolektif: membangun rumah, membersihkan saluran irigasi, menanam dan memanen padi secara bergiliran, hingga menyelenggarakan hajatan atau upacara adat.

Di berbagai daerah, praktik ini memiliki nama lokal yang berbeda-beda namun esensinya sama, misalnya subak di Bali (sistem irigasi pertanian berbasis kebersamaan yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia), sambatan dan sinoman di Jawa, mapalus di Minahasa, marsiadapari di tanah Batak, dan masohi di Maluku. Keragaman istilah ini menunjukkan bahwa gotong royong bukan konsep tunggal yang diciptakan secara artifisial, melainkan pola sosial yang tumbuh secara organik di berbagai komunitas Nusantara selama berabad-abad.

Gotong royong memiliki dimensi ekonomi yang signifikan karena ia berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial informal sebelum negara modern hadir dengan sistem jaminan sosial formal. Ketika seseorang mengalami musibah, gagal panen, atau membutuhkan tenaga kerja tambahan, komunitas secara kolektif turun tangan membantu tanpa mengharapkan imbalan finansial langsung. Prinsip resiprositas—hari ini saya membantu Anda, esok giliran Anda membantu saya—menjadi perekat sosial yang menjaga keberlangsungan hidup bersama, khususnya di tengah keterbatasan sumber daya dan risiko alam yang tinggi seperti kegagalan panen atau bencana.

2. Konsep Ta'awun dalam Islam

Islam memiliki konsep yang secara substantif sangat dekat dengan gotong royong, yaitu ta'awun, yang berasal dari kata 'aana-yu'iinu yang berarti membantu atau menolong. Ta'awun secara umum dimaknai sebagai sikap saling tolong-menolong antarsesama manusia, khususnya dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi etika sosial dalam ajaran Islam, yang menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan wajib membangun relasi saling membantu dengan sesamanya, terutama pada aspek kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (at-taqwa), sembari menjauhi kerja sama dalam dosa dan pelanggaran.

Dalam konteks ekonomi, konsep ta'awun ini melahirkan berbagai instrumen dan kelembagaan yang khas, di antaranya:

Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, bersifat wajib bagi yang memenuhi syarat (nisab dan haul).
Infak dan sedekah, sebagai bentuk kedermawanan sukarela yang tidak terikat nisab, dapat diberikan kapan saja dan dalam jumlah berapa saja.
Wakaf, sebagai instrumen filantropi jangka panjang di mana aset yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan dikelola untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.
Qardhul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan modal usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak.
Ta'awun dalam bentuk asuransi sosial, sebagaimana kemudian berkembang menjadi konsep takaful atau asuransi syariah, di mana peserta saling menanggung risiko satu sama lain melalui akad tabarru' (hibah/derma).

3. Titik Temu Gotong Royong dan Ta'awun

Meskipun gotong royong lahir dari tradisi lokal dan ta'awun berasal dari ajaran Islam, keduanya memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu penolakan terhadap individualisme ekstrem dan penegasan bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan komunitas. Ketika Islam masuk ke Nusantara, nilai ta'awun tidak "menghapus" gotong royong, melainkan memperkuat dan memberinya landasan teologis yang lebih kokoh. Aktivitas gotong royong yang semula dimaknai sebagai kewajiban sosial-adat kemudian juga dipahami sebagai bagian dari ibadah dan perwujudan ketakwaan kepada Allah.

Perpaduan ini melahirkan apa yang oleh sejumlah pemikir kemudian disebut sebagai "paham kekeluargaan", sebuah istilah yang kelak menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan dasar ekonomi Indonesia merdeka. Paham kekeluargaan menempatkan keluarga besar bangsa (bukan individu yang terisolasi maupun negara yang serba mengatur) sebagai unit dasar dalam membangun tatanan ekonomi—sebuah jalan tengah antara individualisme liberal dan kolektivisme sosialis-komunis yang saat itu menjadi dua kutub besar ideologi ekonomi dunia.

4. Relevansi bagi Ekonomi Kerakyatan

Paham kekeluargaan yang lahir dari perpaduan gotong royong dan ta'awun inilah yang kemudian menjadi salah satu argumen historis dan filosofis di balik dirumuskannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi yang secara eksplisit dianggap sebagai "soko guru" (tulang punggung) perekonomian nasional, juga tidak lepas dari akar filosofis gotong royong dan ta'awun ini: koperasi pada dasarnya adalah lembaga usaha bersama yang dikelola secara demokratis oleh dan untuk anggotanya, mencerminkan prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan dalam wujud kelembagaan modern.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

1. Konteks Kolonial dan Ketimpangan Ekonomi

Untuk memahami mengapa kesadaran kebangsaan Indonesia tumbuh dengan kuatnya dimensi ekonomi, kita perlu memahami konteks penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diberlakukan sejak 1830 telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat pribumi, memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila alih-alih tanaman pangan, sehingga memicu kelaparan di berbagai daerah. Meskipun tanam paksa dihapuskan secara bertahap setelah pertengahan abad ke-19 dan digantikan sistem liberal yang membuka investasi swasta asing, ketimpangan ekonomi antara pribumi dan golongan Eropa maupun Tionghoa (yang mendapat posisi perantara dalam struktur ekonomi kolonial) tetap menjadi persoalan struktural yang mendalam.

Pada masa inilah muncul kebijakan Politik Etis (1901) yang, meskipun dimotivasi kepentingan kolonial, membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil kalangan pribumi. Pendidikan inilah yang kemudian melahirkan generasi terpelajar yang mulai menyadari ketimpangan struktural yang mereka alami, dan mulai mencari jalan untuk memperbaikinya—baik melalui jalur politik, pendidikan, maupun ekonomi.

2. Kebangkitan Nasional dan Dimensi Ekonominya

Tahun 1908 lazim ditandai sebagai awal periode Kebangkitan Nasional, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo. Namun yang sering kurang mendapat sorotan adalah bahwa jauh sebelum organisasi-organisasi pergerakan yang bercorak politik dan kebudayaan ini lahir, telah lebih dulu muncul organisasi yang bercorak ekonomi dengan basis keislaman, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada 1905 di Surakarta oleh Haji Samanhoedi. SDI lahir dari keprihatinan para pedagang batik pribumi Muslim terhadap dominasi pedagang Tionghoa dalam perniagaan batik, dan menjadi salah satu wujud paling awal dari kesadaran kebangsaan yang berbasis pada solidaritas ekonomi dan keislaman sekaligus.

Fakta ini penting untuk digarisbawahi: kesadaran kebangsaan Indonesia tidak lahir semata dari kalangan elite terpelajar sekolah Barat, melainkan juga—bahkan didahului—oleh kalangan pedagang Muslim yang merasakan langsung ketimpangan struktural dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, dimensi ekonomi dan dimensi keislaman hadir sebagai dua unsur yang menyatu sejak fase paling awal kebangkitan nasional Indonesia.

3. Dari Sarekat Dagang Islam ke Sarekat Islam

Pada 1912, SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, memperluas cakupan perjuangannya dari semata isu perniagaan menjadi gerakan yang lebih luas mencakup isu sosial, politik, dan keagamaan, sembari tetap mempertahankan basis massa yang sangat luas hingga mencapai jutaan anggota pada masanya—organisasi massa pribumi pertama dengan skala sebesar itu. Sarekat Islam menjadi wadah yang menyatukan semangat keislaman, kebangsaan, dan perjuangan terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial.

Perluasan ini menunjukkan bagaimana kesadaran ekonomi (perlawanan terhadap dominasi ekonomi asing dan golongan tertentu) dan kesadaran keislaman saling menopang dalam membentuk kesadaran kebangsaan yang lebih besar. Tokoh-tokoh yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi Sarekat Islam kelak menjadi rujukan penting bagi generasi pemimpin pergerakan berikutnya, termasuk Soekarno muda yang pernah tinggal serumah dengan Tjokroaminoto dan banyak belajar dari pemikirannya.

4. Warisan Ekonomi Islam dalam Perumusan Kemerdekaan

Sepanjang periode 1908–1945, gagasan-gagasan ekonomi yang berakar pada nilai Islam dan kebersamaan terus berkembang seiring dinamika pergerakan nasional. Ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar negara dan konstitusi menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, gagasan tentang ekonomi yang berasas kekeluargaan dan kebersamaan—yang telah lama hidup dalam tradisi adat maupun dalam nilai ta'awun Islam—menemukan wujud formalnya dalam Pasal 33 UUD 1945. Mohammad Hatta, yang dikenal luas sebagai "Bapak Koperasi Indonesia", merupakan salah satu tokoh kunci yang merumuskan pasal tersebut, dengan visi bahwa perekonomian Indonesia merdeka harus dibangun di atas asas kekeluargaan dan koperasi, bukan kapitalisme individualistik maupun sosialisme yang menegasikan peran individu sepenuhnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1908–1945 bukan hanya periode kebangkitan kesadaran politik semata, melainkan juga periode pematangan gagasan ekonomi kerakyatan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan tradisi kebersamaan Nusantara, yang kelak menjadi fondasi konstitusional bagi sistem perekonomian Indonesia merdeka.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

1. Tauhid sebagai Fondasi Persatuan

Salah satu sumbangan penting nilai keislaman terhadap kebangkitan nasional Indonesia adalah konsep tauhid—keesaan Tuhan—yang oleh banyak pemikir pergerakan dimaknai secara sosial sebagai prinsip persatuan dan kesetaraan derajat manusia. Jika hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, maka secara logis tidak ada manusia yang berhak menempatkan dirinya lebih tinggi daripada manusia lain, apalagi menjajah dan menindas bangsa lain. Prinsip inilah yang oleh sejumlah tokoh pergerakan digunakan sebagai argumen teologis untuk menolak legitimasi penjajahan, karena penjajahan pada dasarnya adalah bentuk penuhanan manusia atas manusia lain (penindasan), yang bertentangan dengan tauhid.

Semangat tauhid ini juga melahirkan solidaritas lintas golongan yang kuat. Umat Islam Nusantara, yang merasa satu akidah dan satu nasib sebagai bangsa terjajah, menemukan dalam ajaran tauhid landasan spiritual yang mengikat mereka melampaui sekat-sekat kedaerahan, suku, dan bahasa yang sangat beragam di Nusantara. Sebelum konsep "Indonesia" sebagai bangsa politik modern benar-benar mengkristal, jaringan ulama, pesantren, dan jamaah haji telah lebih dulu menciptakan semacam "kebangsaan spiritual" yang melampaui batas-batas kerajaan dan wilayah adat setempat.

2. Ukhuwah sebagai Modal Sosial Pergerakan

Konsep ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam—baik ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia)—menjadi modal sosial penting yang menopang pergerakan kebangsaan Indonesia. Ukhuwah inilah yang memungkinkan terbangunnya jaringan solidaritas antarpedagang, antarsantri, dan antarulama dari berbagai daerah, yang kemudian menjelma menjadi jaringan organisasi pergerakan yang terhubung dari Sumatra hingga Sulawesi.

Nilai ukhuwah juga berperan penting dalam mengikat semangat kebersamaan ekonomi. Solidaritas antarpedagang Muslim dalam menghadapi dominasi ekonomi kolonial dan golongan asing, sebagaimana tampak dalam kelahiran Sarekat Dagang Islam, merupakan wujud konkret bagaimana ukhuwah diterjemahkan ke dalam aksi ekonomi kolektif.

3. Refleksi Nilai Kebersamaan dalam Simbol dan Semangat Kebangkitan Nasional

Semangat kebersamaan yang lahir dari perpaduan nilai tauhid Islam dan tradisi gotong royong Nusantara tercermin dalam berbagai momentum penting kebangkitan nasional. Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda—dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa—dapat dibaca sebagai puncak simbolis dari proses panjang penyatuan kesadaran kolektif yang telah dirintis, salah satunya, melalui jaringan keislaman dan ekonomi rakyat sejak awal abad ke-20.

Nilai kebersamaan ini juga tampak dalam cara pergerakan nasional Indonesia mengorganisasi dirinya: bukan melalui perjuangan individu-individu heroik yang terisolasi, melainkan melalui pembentukan organisasi-organisasi massa yang melibatkan partisipasi luas rakyat, mulai dari pedagang, petani, buruh, santri, hingga kaum terpelajar. Pola pengorganisasian kolektif ini sejalan dengan etos gotong royong dan ta'awun yang telah lama mengakar dalam masyarakat Nusantara.

4. Implikasi bagi Pembentukan Karakter Ekonomi Bangsa

Refleksi nilai tauhid dan kebersamaan dalam proses kebangkitan nasional ini memiliki implikasi jangka panjang bagi karakter ekonomi bangsa Indonesia. Ekonomi Indonesia, sebagaimana kelak dirumuskan dalam konstitusi, tidak dibangun di atas fondasi individualisme liberal ala Barat maupun kolektivisme totaliter ala sosialisme-komunisme, melainkan pada jalan tengah yang menempatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan sosial sebagai nilai inti—sebuah karakter yang tidak lahir tiba-tiba pada 1945, melainkan hasil pematangan panjang sejak masa kebangkitan nasional yang sarat dengan refleksi nilai tauhid dan kebersamaan tersebut.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (1905): Pelopor Kesadaran Ekonomi Berbasis Solidaritas Keislaman

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhoedi pada 1905 di Surakarta merupakan organisasi ekonomi pribumi Muslim pertama yang lahir sebagai respons terhadap dominasi pedagang Tionghoa dalam perniagaan batik pada masa itu. SDI memiliki beberapa kontribusi penting bagi pembentukan ekonomi kerakyatan Indonesia:

Membangun solidaritas ekonomi berbasis identitas keislaman, yang menjadi model awal bagi pengorganisasian ekonomi kolektif berbasis komunitas keagamaan.
Memperkenalkan gagasan proteksi ekonomi bagi pengusaha pribumi, sebuah gagasan yang kelak terus bergema dalam wacana ekonomi kerakyatan hingga masa kemerdekaan.
Menjadi cikal bakal organisasi massa modern yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam, memperluas basis perjuangan dari isu ekonomi semata menjadi isu sosial-politik yang lebih luas.

SDI mengajarkan bahwa perjuangan ekonomi rakyat kecil memerlukan pengorganisasian kolektif yang solid, bukan sekadar usaha individu yang terisolasi—sebuah prinsip yang terus relevan hingga gerakan koperasi dan UMKM di masa kini.

2. Muhammadiyah (1912): Modernisasi dan Kemandirian Ekonomi Umat

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan orientasi utama pada pemurnian ajaran Islam (purifikasi akidah dari praktik yang dianggap bercampur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat) serta modernisasi pendidikan dan kelembagaan sosial umat Islam. Meskipun dikenal luas sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan ekonomi kerakyatan melalui beberapa jalur:

a. Filantropi Islam yang Terlembaga

Muhammadiyah adalah salah satu pelopor pelembagaan zakat, infak, dan sedekah secara modern dan profesional di Indonesia. Alih-alih mengandalkan distribusi zakat yang bersifat karitatif-sementara, Muhammadiyah mengembangkan model pengelolaan dana filantropi yang lebih sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang, misalnya melalui pendirian panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan yang dibiayai dari dana umat.

b. Kemandirian Kelembagaan Berbasis Amal Usaha

Salah satu ciri khas Muhammadiyah adalah pengembangan "amal usaha" di bidang pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), kesehatan (rumah sakit dan klinik), dan sosial (panti asuhan), yang dikelola secara mandiri dan mandiri secara finansial. Model amal usaha ini pada dasarnya adalah model ekonomi kerakyatan dalam wujud kelembagaan modern: aset dan sumber daya dikelola secara kolektif oleh organisasi untuk kemaslahatan umat secara luas, bukan untuk keuntungan pribadi pengurusnya.

c. Etos Kerja dan Kewirausahaan

Muhammadiyah juga dikenal menanamkan etos kerja keras, kemandirian, dan semangat kewirausahaan di kalangan warganya, sejalan dengan semangat modernisme Islam yang menekankan pentingnya kemajuan (tajdid) dan rasionalitas dalam beragama maupun berekonomi. Semangat inilah yang mendorong lahirnya banyak pengusaha dan profesional dari kalangan Muhammadiyah yang berkontribusi pada penguatan ekonomi umat.

3. Nahdlatul Ulama (1926): Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Tradisi

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama sejumlah ulama pesantren lainnya, dengan orientasi mempertahankan tradisi keislaman ala Ahlussunnah wal Jama'ah sekaligus merespons dinamika sosial-politik pada masanya, termasuk kekhawatiran terhadap pengaruh gerakan modernis-puritan dari Timur Tengah serta kebutuhan mengorganisasi kekuatan umat Islam tradisional. Kontribusi NU dalam pembentukan ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Pesantren sebagai Basis Ekonomi Umat

Sebagai organisasi yang berakar kuat pada jaringan pesantren di pedesaan, NU secara historis memiliki kedekatan langsung dengan ekonomi rakyat kecil: petani, nelayan, pedagang pasar tradisional, dan pengrajin. Pesantren-pesantren NU banyak mengelola lahan pertanian, koperasi santri, dan berbagai unit usaha kecil sebagai sarana kemandirian ekonomi lembaga sekaligus pendidikan kewirausahaan bagi santri.

b. Fikih Sosial dan Kemaslahatan Umat

NU dikenal dengan tradisi bahtsul masail, yaitu forum musyawarah ulama untuk merumuskan pandangan fikih atas persoalan-persoalan kontemporer, termasuk persoalan ekonomi dan muamalah. Melalui forum ini, NU secara terus-menerus merumuskan pandangan keagamaan yang kontekstual mengenai berbagai isu ekonomi, seperti hukum bank konvensional, koperasi, asuransi, hingga isu-isu ekonomi kontemporer lainnya, dengan senantiasa merujuk pada prinsip kemaslahatan umat (mashlahah).

c. Gerakan Ekonomi Berbasis Komunitas

NU turut aktif mengembangkan gerakan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi pesantren, lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren, dan berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Kedekatan NU dengan struktur sosial pedesaan menjadikannya salah satu kekuatan penting dalam upaya pemberataan ekonomi rakyat kecil, terutama di kawasan pedesaan Jawa dan luar Jawa.

4. Titik Temu dan Perbedaan Pendekatan Ketiga Organisasi

Meskipun SDI, Muhammadiyah, dan NU memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda-beda, ketiganya memiliki titik temu penting dalam kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan, yaitu:

Aspek	Sarekat Dagang Islam	Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama
Tahun berdiri	1905	1912	1926
Fokus awal	Solidaritas pedagang Muslim	Pemurnian akidah & modernisasi	Pelestarian tradisi & Ahlussunnah wal Jama'ah
Basis massa	Pedagang batik pribumi	Kalangan urban, terpelajar	Jaringan pesantren pedesaan
Kontribusi ekonomi utama	Proteksi ekonomi pribumi, pengorganisasian kolektif	Amal usaha, filantropi terlembaga, kewirausahaan	Ekonomi pesantren, fikih sosial, ekonomi akar rumput
Warisan bagi ekonomi kerakyatan	Model organisasi ekonomi berbasis solidaritas	Model kelembagaan mandiri berbasis amal usaha	Model ekonomi komunitas berbasis pesantren

Perbedaan pendekatan ini pada dasarnya saling melengkapi dan bersama-sama memperkaya wacana serta praktik ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ketiganya menunjukkan bahwa gerakan Islam di Indonesia, sejak awal kemunculannya, memiliki kepedulian yang kuat terhadap isu keadilan ekonomi dan pemberdayaan rakyat kecil, bukan semata isu ritual-teologis yang terpisah dari persoalan kesejahteraan duniawi umat.

5. Warisan bagi Indonesia Kontemporer

Hingga hari ini, warisan ketiga organisasi ini masih dapat dirasakan dalam berbagai bentuk kelembagaan ekonomi umat Islam modern di Indonesia: lembaga amil zakat, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, bank syariah, hingga berbagai unit usaha yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan. Semangat awal yang dirintis SDI, Muhammadiyah, dan NU pada awal abad ke-20 terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai inti yang sama: bahwa ekonomi harus berpihak pada kemaslahatan bersama, dikelola secara kolektif dan berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang otentik.

Rangkuman Bab

Bab ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia bukanlah konsep yang lahir secara instan pada masa kemerdekaan, melainkan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan pertemuan antara tradisi adat Nusantara dan nilai-nilai Islam (Sub-bab A), perpaduan antara paham kekeluargaan/gotong royong dengan konsep ta'awun Islam (Sub-bab B), pematangan kesadaran kebangsaan yang berdimensi ekonomi dan keislaman sepanjang 1908–1945 (Sub-bab C), refleksi nilai tauhid dan kebersamaan dalam proses kebangkitan nasional (Sub-bab D), serta peran konkret organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama dalam membentuk kelembagaan dan praktik ekonomi kerakyatan (Sub-bab E). Pemahaman terhadap akar historis ini penting sebagai landasan untuk memahami bab-bab selanjutnya mengenai konsep, prinsip, dan aplikasi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan dalam konteks Indonesia modern.

Pertanyaan Diskusi

Jelaskan bagaimana proses akulturasi antara tradisi adat Nusantara dan nilai-nilai Islam membentuk karakter khas ekonomi Nusantara pra-kemerdekaan!
Bandingkan konsep gotong royong dalam tradisi Nusantara dengan konsep ta'awun dalam Islam. Apa persamaan dan perbedaannya?
Mengapa Sarekat Dagang Islam dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia, meski lahir sebelum Boedi Oetomo?
Jelaskan bagaimana nilai tauhid dapat direfleksikan sebagai prinsip persatuan dan anti-penjajahan dalam konteks kebangkitan nasional Indonesia!
Bandingkan kontribusi Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama dalam membentuk ekonomi kerakyatan Indonesia. Bagaimana ketiganya saling melengkapi?

Referensi yang Disarankan untuk Pendalaman

Untuk memperdalam pemahaman atas materi bab ini, mahasiswa disarankan menelusuri literatur sejarah pergerakan nasional Indonesia, sejarah organisasi Islam (Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU), kajian antropologi ekonomi Nusantara (khususnya tentang subak, sistem adat, dan resiprositas sosial), serta kajian fikih muamalah mengenai zakat, wakaf, dan ta'awun, dari sumber-sumber akademik yang kredibel seperti jurnal sejarah, terbitan resmi organisasi keagamaan, dan buku teks sejarah ekonomi Indonesia yang tersedia di perpustakaan kampus.

Cari Blog Ini

BAB 3. SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN